Berita Terkini

Nasib Petani di Bone, Beli Pupuk Subsidi Diatas HET Hingga Wajib Beli Pupuk Non Subsidi

RADARBONE.ID.WATAMPONE—-Harga pupuk subsidi di Kabupaten Bone dimainkan. Penelusuran RADAR BONE, hampir di semua kecamatan, pupuk bersubsidi dijual jauh diatas Harga Eceran Tertinggi (HET). Pupuk NPK Phonska misalnya, yang harganya sesuai HET Rp115 ribu per sak (50 kg), justru dijual ke petani mencapai Rp130 Ribu hingga Rp135 ribu per sak. Begitupun jenis pupuk lainnya, (Urea, ZA, SP-36) yang juga dijual diatas HET.

Harga eceran tertinggi (HET) untuk pupuk subsidi sesuai Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 47/SR.310/12/2017, untuk urea sebesar Rp90 ribu per sak (Rp1.800 perkilogram), ZA, Rp70 ribu per sak (Rp1.400 perkilogram), SP-36, Rp100 ribu per sak (Rp2 ribu perkilogram) dan NPK Phonska, Rp115 Ribu per sak (Rp2.300 perkilogram.

Ironisnya, harga pupuk subsidi ini justru dimainkan oleh para spekulan ini sudah berlangsung lama tanpa ada tindakan tegas dari Dinas Pertanian Kabupaten Bone.

Penelusuran RADAR BONE, rata-rata pupuk subsidi dijual ke petani melampaui HET berkisar antara Rp 10.000 hingga Rp 40.000 per sak (isi 50 kilogram).

Pupuk Urea misalnya, dibeli petani seharga Rp 110.000 per sak, bahkan lebih. Begitu juga dengan NPK Phonska yang dijual pedagang dengan harga Rp135.000 per sak, padahal HET nya sebesar Rp2.300/Kg atau Rp 115.000 per sak.

Untuk pupuk SP-36, harga HET Rp 2.000/Kg atau Rp 100.000 per sak, namun di beberapa toko dijual dengan harga Rp 110.000 hingga Rp 125.000 per sak. Sedangkan pupuk ZA, HET nya sebesar Rp 1.400 per kilogram atau Rp 70.000 per sak. Tapi, rata-rata pedagang menjual dengan harga Rp 80.000 per sak hingga Rp100.000 per sak.

Ironisnya, selain harga melampaui HET, pupuk bersubsidi itu juga terkadang sulit didapatkan oleh petani. Pupuk urea misalnya, petani bahkan harus menunggu sampai 1 bulan untuk bisa mendapatkan pupuk bersubsidi tersebut.

“Phonska yang sering langka. Untuk mendapatkan NPK Phonska, kami terpaksa bayar uang dimuka sebesar Rp 130 ribu. Kalau gak, pupuk itu bisa saja dikasih ke orang lain,” ujar salah seorang petani di Kecamatan Awangpone, Rustan kepada RADAR BONE, Minggu 18 Oktober kemarin.

Ia mengaku, dirinya tidak mengetahui HET NPK Phonska. “Kami hanya beli dengan harga segitu. Tidak tahu HETnya berapa,” jelasnya.

Yang juga dia keluhkan adalah, kewajiban petani untuk membeli pupuk non subsidi, untuk setiap sak pengambilan pupuk subsidi.

“Jadi kalau misalnya saya pakai 20 sak pupuk, artinya saya harus keluarkan biaya tambahan Rp200 ribu,” keluhnya.
Keluhan serupa dilontarkan Darwis, petani asal Kecamatan Barebbo. Ia mengaku, sudah dua tahun terakhir harga pupuk subsidi dibeli jauh diatas HET. Darwis mengaku pernah membeli phonska hingga Rp140 ribu per sak.

“Sudah hampir dua tahun memang segitu harganya. Tiga tahun yang lalu, mungkin Rp 125.000, tapi tidak jauh beda. Kalau Rp115.000 per sak, tidak pernah,” sebutnya.

Jika benar harga pupuk yang dijual melampaui HET, dia berharap, dinas terkait menegur dan memberikan peringatan kepada agen maupun para pengecer pupuk.

Petani cengkih di Kecamatan Mare, Fatma juga mengeluhkan tingginya harga pupuk subsidi. Ia mengaku untuk pupuk phonska, Ia beli seharga Rp135 ribu sementara untuk pupuk urea, Ia beli seharga Rp95 ribu.

“Kemarin saya beli di pengecer sudah harga segitu,” terangnya.
Lain lagi keluhan petani di Kecamatan Cina. Salah seorang sumber RADAR BONE mengaku jika kelompok tani yang memodali pengecer untuk pengambilan pupuk. “Kelompok tani setor dulu uang ke H Sakka (Salah seorang pengecer). Nah uang dari kelompok tani itu yang dijadikan modal pengecer untuk menebus pupuk di distributor.

“Padahal harusnya pengecer punya modal sendiri bukan justru mengandalkan uang dari kelompok tani,” tegas sumber tersebut.

Sayangnya, H Sakka yang berusaha dihubungi RADAR BONE, tak berhasil. Ponsel milik pengecer tersebut tak bisa dihubungi. Pengecer di Kecamatan Awangpone, Muh Basri juga mengaku jika pupuk yang dibeli petani terkadang jauh dari Harga Eceran Tertinggi. Untuk urea misalnya, untuk harga jualnya sebesar Rp90 ribu, namun dibeli petani dengan harga Rp95 ribu.

“Itu karena ada biaya transportasinya ndi,” kata pengecer yang menangani penyaluran pupuk untuk Desa Mallari, Kading dan Carigading itu.

Termasuk Phonska kata Muh Basri, yang dibeli petani dengan harga Rp135 ribu. “Itu sudah termasuk biaya pengantaran pupuknya disitu dan juga ada pupuk non subsidi yang dibeli petani seharga Rp10 ribu perkilogramnya,” jelasnya.

Senada diungkapkan Pengecer Bunga Melati, Nasrul. Ia menegaskan, pengecer tak pernah menjual pupuk diatas HET. “Untuk phonska tetap kita jual Rp115 ribu per sak. Hanya saja karena karena adanya ketentuan bahwa setiap pengambilan satu sak pupuk, wajib membeli pupuk non subsidi Rp10 ribu per kilogram makanya itu yang terkadang dikatakan harga pupuk diatas HET,” jelasnya.

Menurut Nasrul, ketentuan bahwa petani wajib membeli pupuk non subsidi untuk setiap sak pupuk subsidi, sudah berlaku sejak tahun lalu.

“Hanya saja waktu itu kami tolak, karena petani tidak sanggup. Tetapi tahun ini sudah distributor sudah mewajibkan kami untuk menjual pupuk non subsidi ke petani, maka mau tidak mau harus kami laksanakan,” pungkasnya.

Anggota DPRD Bone, Herman ST mengkritik dugaan permainan spekulan, dengan menjual pupuk diatas HET.
“Tidak dibenarkan menjual pupuk diatas HET. Ini yang disetiap rapat saya suarakan, agar pengecer pemilik kios yang menjual pupuk diatas HET, agar dicoret saja,” tegas Herman.

Termasuk tegas politisi PAN ini, pelanggaran berat ketika ada pengecer yang mengandalkan uang petani untuk menebus pupuk di distributor. Dan sebaliknya, distributor yang mengandalkan uang pengecer untuk menebus pupuk ke produsen. “Karena banyak juga keluhan seperti itu. Kelompok tani, setor dulu uang ke pengecer lalu uang itu yang dipakai tebus pupuk di distributor. Padahal itu tidak boleh. Pengecer maupun distibutor harus punya modal. Jangan jadi pengecer atau distributor kalau tidak punya uang. Makanya selalu saya katakan, ketika ada distributor maupun pengecer yang mengandalkan uang petani untuk membeli pupuk, sebaiknya dicoret saja,” tegasnya.

Selama ini kata Herman, petani sudah cukup menderita, mulai dari sulit mendapatkan pupuk, lalu harga pupuk subsidi yang jaub diatas HET hingga harga gabah yang sering dimainkan oleh tengkulak.

Terpisah, praktisi sosial Rahman Arif menilai adanya mafia yang mengendalikan pupuk subsidi di Bone. “Diduga ada spekulan, ada mafia yang mempermainkan harga pupuk subsidi untuk keuntungan pribadi maupun kelompok. Saya minta agar ini diusut tuntas,” tegasnya.

Ia juga menegaskan, persoalan yang terjadi di petani mulai dari sulitnya mendapatkan pupuk hingga harga pupuk subsidi dijual diatas HET, tidak lepas dari lemahnya pengawasan Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan dan Holtikultura (Distan TPH). “Ini akibat pengawasan yang lemah, sehingga para spekulan dengan leluasa menaikkan harga pupuk subsidi jauh diatas HET,” tutupnya.

*

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top