RADARBONE.ID, WATAMPONE-Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten Bone menggelar Forum Grup Diskusi (FGD) bertempat di ruang rapat pimpinan pemda Bone, Selasa, 08 Desember 2020 dalam rangka kegiatan evaluasi program kerja tahun 2020 dan penyusunan program kerja tahun 2021.
Koordinator TPAKD Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Drs. H. Andi Islamiddin yang membuka acara tersebut meminta sinergitas seluruh TPAKD Kabupaten Bone. Karena peningkatan perekonomian di daerah sangat dipengaruhi oleh peran TPAKD.
Berdasarkan SK Bupati No. 273/2020/SET setidaknya ada sembilan yang menjadi tugas TPAKD diantaranya mengevaluasi dan mengidentifikasi permasalahan terkait akses keuangan di daerah, merumuskan merekomendasi kebijakan terkait dengan program percepatan akses keuangan di daerah, mengevaluasi pelaksanaan program percepatan akses keuangan di daerah, memberikan masukan kepada pemerintah daerah untuk menjawab peluang dan tantangan terkait percepatan akses keuangan di daerah, melakukan sosialisasi dan publikasi kepada masyarakat dan stakeholders terkait akses keuangan di daerah, melakukan pertemuan koordinasi TPAKD minimal empat kali dalam setahun.
“Terakhir menyusun laporan hasil pelaksanaana tugas TPAKD setiap 6 bulan sekali dan disampaikan kepada bupati,” katanya.
Adapun yang menjadi program TPAKD meliputi pendataan KUR melalui SIKP baik Pemda maupun perbankan, pembinaan UMKM melalui pemberian pelatihan kepada pelaku UMKM, pendampingan usaha, dan pemberian bantuan modal, rekstrusiasi kredit baik KUR maupun non KUR, penerbitan SE Bupati OSOA dan Melawan Rentenir, serta Penerbitan Rekomendasi Pelaksanaan Program OSOA di sekolah.
Kepala KPPN Watampone, Rintok Juhirman yang menghadiri Focus Group Discussion (FGD) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPKAD) Kabupaten Bone memaparkan terkait realisasi penyaluran kredit program di Kabupaten Bone, yang terdiri dari Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Pembiayaan Ultra Mikro (UMi).
Sampai dengan tanggal 5 Desember 2020, realisasi KUR di Kabupaten Bone sebesar Rp.977,96 miliar atau 10,27% dari total penyaluran se-Provinsi Sulsel sebesar Rp.9,52 triliun dan merupakan yang terbesar dengan total debitur sebanyak 29.079 orang.
“Bila dilihat dari skema kredit, Kredit Mikro merupakan yang terbesar realisasinya yaitu sebesar Rp.807,57 miliar atau 82,58%, disusul Kredit Kecil sebesar Rp.143,04 miliar atau 14,63%, Kredit Supermi sebesar Rp.27,29 miliar atau 2,79% dan terkecil Kredit TKI sebesar Rp.63,97 juta atau 0,01%,” bebernya.
Dari sektor ekonomi, realisasi KUR terbesar di Kabupaten Bone oleh Sektor Pertanian, Perburuan dan Kehutanan sebesar Rp.649,17 miliar atau 66,38%, disusul Perdagangan Besaar dan Eceran sebesar Rp.212,73 miliar atau 21,75%, Sektor Perikanan sebesar Rp.39,18 miliar, sisanya berbagai sektor ekonomi lainnya.
Sementara itu, realisasi Pembiayaan UMi di Kabupaten Bone sampai dengan bulan November 2020 sebesaar Rp.7,08 miliar untuk 1.713 debitur, yang disalurkan oleh PT. Pegadaian sebesar Rp.5,17 miliar untuk 1.170 debitur, PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) sebesar Rp.1,00 miliar untuk 246 debitur, dan Koperasi Mitra Dhuafa (KOMIDA) sebesar Rp.907,80 juta untuk 297 debitur.
“Diharapkan, melalui penyaluran Kredit Program di Kabupaten Bone tersebut dapat mengembangtumbuhkan pelaku usaha UMKM, sekaligus dapat mendongkrak tumbuhnya Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dalam masa pandemi Covid-19 saat ini,” imbuhnya. (*)
