Berita Terkini

Dana Haji Aman?, Kemenag Diminta Transparan Soal Setoran Jemaah

RADARBONE.ID_WATAMPONE–Pasca pemerintah mengumumkan pembatalan pemberangkatan Calon Jemaah Haji (CJH), beredar kabar jika dana haji digunakan pemerintah untuk proyek infrastruktur. Kabar ini sendiri telah dibantah pihak Kementerian Agama melalui Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

Pemerintah, khususnya kemenag diminta transparan terkait pengelonaan dana jamaah haji. Saat ini, banyak masyarakat yang resah setelah dibatalkannya pemberangkatan haji tahun ini. Dana jemaah haji asal Bone yang saat ini dikelola BPKH berkisar Rp538 miliar lebih. Itu jika dikalkulasi total daftar tunggu CJH yang mencapai 26.921 orang. Diketahui, setoran awal calon jemaah untuk syarat mendapatkan nomor porsi, sebesar Rp20 juta.

“Dana jamaah yang batal atau tertunda keberangkatannya, otomatis dijaminkan oleh BPKH. Nah BPKH perlu transparan, dan menyampaikan kepada seluruh jemaah bahwa dana mereka aman,” ujar praktisi kebijakan publik, Dharmawansyah kepada RADAR BONE, Rabu 9 Juni kemarin.

Menurutnya Dharmawansyah, jika ada jemaah yang ingin mencairkan dana setorannya, pemerintah juga harus mempermudahnya. Karena biasanya ada jemaah yang ingin mencairkannya karena faktor usia atau kesehatan.

“Namun, jika calon jemaah yang batal berangkat tahun ini tidak mengambil dananya, maka harus menjadi prioritas pemberangkatan haji selanjutnya, khususnya setelah situasinya normal kembali,” tukasnya.

Senada ditegaskan akademisi IAIN Bone, Muh Arif Ridha. Dosen Komunikasi Penyiaran Islam (KPI) IAIN Bone ini menegaskan, pemerintah perlu menenangkan calon jamaah yang batal berangkat ke Tanah Suci Makkah. Karena, menurut dia, secara psikologis mereka juga terganggu. “Nah, untuk itu ketergangguan ini jangan ditambah bebannya. Maka BPKH harus bicara di depan publik, di depan masyarakat, transparan kepada umat,” tegasnya.

Sementara itu, Kementerian Agama mengklaim dana jemaah haji aman. Dana jemaah disebut ditempatkan di bank syariah. BPKH sendiri, mengklaim melakukan pengelolaan dana jemaah haji batal berangkat sesuai dengan aturan yang terdapat dalam KMA No.660/2021 tentang pembatalan keberangkatan jemaah haji pada penyelenggaraan ibadah haji 1442 H / 2021 M.
Kasi Penyelenggara Haji dan Umrah (PHU)Kementerian Agama Kabupaten Bone, H Abustang SAg Msi mengatakan, alasan pembatalan haji bukan karena dana jemaah telah digunakan. Melainkan Pemerintah Arab Saudi belum memberikan kouta haji.

“Sebetulnya memang Arab Saudi belum ada kuota yang diberikan, sementara waktu pemberangkatan jemaah semakin dekat. Selain itu, covid-19 juga menjadi alasan Pemerintah Indonesia membatalkan ibadah haji tahun ini. Keputusan itu kita ambil, demi keselamatan para jemaah,” ungkapnya kepada RADAR BONE kemarin.

Kemenag kata Abustang juga mempersilahkan bagi jemaah yang ingin menarik dananya. Hanya saja ada konsekuensi yang harus diterima jemaah, ketika menarik semua setoran hajinya.
Konsekuensi yang dimaksud, yakni kemungkinan tidak akan mendapatkan kesempatan berhaji. Ia menjelaskan, jika seteroan haji ditarik kembali maka jemaah akan kehilangan nomor antrean.

“Jika ditarik, akan mengakibatkan kehilangan antrean, proses awal lagi. Terkecuali bagi jemaah yang yang hanya menarik uang pelunasan, itu tetap mendapatkan nomor porsi. Namun jika seluruh setoran hajinya ditarik, maka otomatis nomor porsinya hangus,” jelasnya.

Ia mengaku, sudah ada satu orang calon jemaah yang sudah menarik setoran hajinya. “Ada satu jemaah yang telah menarik semua uangnya dengan alasan sakit dan sudah tua,”
jelasnya.

Adapun jumlah calon jemaah haji yang telah melakukan pelunasan, sebanyak 744 orang. Abustan juga menyebutkan, rincian dana perorang diantaranya setoran awal Rp20.000.000 ditambah setoran pelunasan sebesar Rp18.004.871. Jadi total biaya perjalanan ibadah haji sebesar Rp38 juta lebih.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top