Berita Terkini

Pemkab Terkesan Pasrah, Pemekaran Bonsel Terganjal Moratorium

RADARBONE.ID_WATAMPONE–Pemkab terkesan tutup mata menyikapi desakan pemekaran oleh masyarakat Bone Selatan (Bonsel). Tak ada upaya serius apalagi membentuk tim untuk melobi pusat agar segera mencabut moratorium pemekaran Bonsel.

Wacana Pemekaran Bone Selatan (Bonsel) menjadi kabupaten kembali digaungkan. Sudah 14 tahun masyarakat berjuang, agar calon Daerah Otonomi Baru (DOB) ini bisa segera dimekarkan.

Seluruh persyaratan bahkan telah dipenuhi. Termasuk terbitnya amanat presiden (Ampres) untuk pemekaran Bone Selatan. Namun, terbitnya moratorium presiden, berdampak pada tertundanya proses pemekaran Bonsel dan 65 DOB lainnya.
Termasuk Luwu Tengah. Pemekaran harus tertunda akibat moratorium itu.

Akademisi, Muh Arif Ridha menegaskan, lambannya pemekaran Bonsel disebabkan pemerintah daerah yang tidak terlalu proaktif. Ia menuding Pemkab Bone tak serius mendukung pemekaran Bonsel.

“Pemkab jangan tutup mata. Jangan kaku menyikapi adanya moratorium. Harusnya dibentuk tim untuk melobi pusat agar moratorium pemekaran bisa segera dicabut,” katanya kepada RADAR BONE, Selasa 8 Juni kemarin.

“Saya melihat, bukan semata-mata karena moratoriumnya. Justru, lambannya pemekaran Bonsel, persoalannya ada di pemerintah daerah. Pemerintah tidak terlalu proaktif memperjuangkan pemekaran ini,” tambahnya.

Dosen KPI IAIN Bone ini mengatakan, Pemkab Bone jangan pasrah menyikapi adanya moratorium pemekaran.

Ia menegaskan, Warga Bone Selatan sudah lama mendambakan adanya pemekaran.
Mereka yakin jika Bonsel mekar, akan berdampak positif bagi warga khususnya dari segi ekonomi dan lapangan pekerjaan.

“Namun apa daya, Pemkab Bone terkesan tak ada usaha untuk melobi pusat, Pemkab terkesan lemah bahkan pasrah dengan kondisi ini,” katanya.

Praktisi pemerintahan, Ali Yushar menegaskan, bupati harusnya berani menciptakan sejarah. “Harusnya siapapun yang menjadi bupati, harus berani membuat sejarah, bahwa dimasa pemerintahannya terbentuk kabupaten baru. Luar biasa, itu akan terus dikenang oleh masyarakat. Apalagi ketika Bonsel ini mekar, pembangunan kian menggeliat,” terangnya.

Ia menyebut, ketimpangan pembangunan akan terus terjadi jika Bone ini tidak dimekarkan. Itu disebabkan, anggaran yang ada saat ini, tak cukup untuk membiayai seluruh wilayah yang ada di daerah ini.

“Luas wilayah Bone itu sangat besar mencapai 4.559 kilometer bujur sangkar. Jadi sangat layak mekar. Bahkan, biar Bone ini dipecah menjadi lima kabupaten, memenuhi syarat,” pungkasnya.

Sementara itu, Bupati Bone menegaskan, lambannya pemekaran Bonsel tak ada sangkut pautnya dengan pemerintah daerah.

“Bone Selatan itu tergantung pusat. Tinggal moratorium, jalan atau tidak. Kalau jalan, apapun keputusannya kita laksanakan,” tegas Fahsar.

Ia menegaskan, Pemkab Bone sangat siap dan terus mengawal jalannya pemekaran Bone Selatan. Termasuk, menganggarkan Rp5 miliar setiap tahun di APBD untuk persiapan pemekaran Bone Selatan.

“Sekarang tidak ada yang kita bisa dilakukan di daerah. Apalagi Bone juga terdampak covid-19 dan moratorium belum dicabut,” ujarnya.

Sebelumnya, dikutip dari republik.com, Menteri Dalam Negeri Jenderal Polisi (Purn) Tito Karnavian, menegaskan, sampai dengan saat ini pemerintah tidak pernah memutuskan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) di Indonesia.
Termasuk, soal isu tentang terbentuknya Provinsi Pulau Sumbawa di Nusa Tenggara Barat.

Saat ini, di Kementerian Dalam Negeri terdapat 317 daerah yang mengajukan pemekaran DOB kepada pemerintah. Namun, tak satupun disetujui pemerintah untuk menjadi DOB, mengingat situasi keuangan negara yang tidak memungkinkan untuk melakukan pemekaran sebuah wilayah akibat pandemi Covid-19.

Bupati meminta masyarakat bersabar, sampai moratorium dicabut.
“Sekali lagi, tidak ada yang bisa kita lakukan di daerah. Moratorium itu biasanya dicabut ketika sudah ada kesepakatan DPR RI dengan pemerintah,” paparnya.

Lanjut Fahsar mengatakan, saat ini pembentukan DOB berbeda prosesnya dengan yang ada sebelumnya. “Kalau sekarang ketika pemekaran diterima dibina dulu selama dua tahun. Ketika sampai dua tahun tidak berhasil, tidak bisa mandiri, maka akan dikembalikan ke daerah induknya. Jadi sangat berbeda,” tegasnya.

Terpisah, Wakil Bupati Bone, H Ambo Dalle mengaku yang dibutuhkan saat ini adalah perjuangan agar moratorium itu bisa segera dicabut. “Pemerintah kabupaten akan terus mengawal bahkan jika ada yang meminta rekomendasi, kita siap,” tukasnya.

*

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top