Metropolis

Rakor Transformasi Eks PNPM-MPd Jadi BUMDesma, Kadis PMD Bone Pastikan Pengelola Tak Dirugikan

WATAMPONE, RB–Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bone menggelar Rapat Koordinasi dengan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPd) mengenai Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) bertempat di Aula Kantor DPMD Bone, Rabu, 23 Juni 2021.

Rakor ini, dipimpin langsung oleh Kadis PMD Bone Drs. A. Gunadil Ukra, MM, turut hadir para Camat dan UPK Eks PNPM-MPd dari 21 kecamatan.

Di sesi tanya jawab, UPK DAPM menolak transformasi Eks PNPM-MPd menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesna) dengan pertimbangan bahwa dasar pengelolaan dana amanah pemberdayaan masyarakat sudah berjalan baik selama ini. “Dari Rp48 miliar dana amanah termasuk aset-aset di dalamnya, hanya sekitar Rp8 miliar menunggak. Namun itu tetap jelas keberadaannya bahkan PNPM-MPd sudah memiliki kantor sendiri,” ungkap Sumardi Ketua Asosiasi UPK DAPM (Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat)
Kabupaten Bone.

Tidak hanya itu, dari 22 kecamatan yang mengembangkan PNMP-MPd, 19 kecamatan sudah berbadan hukum,” tuturnya.

UPK tidak menentang peraturan yang ada, namun pengelola tidak yakin bagaimana eksistensi kedepan jika beralih jadi BUMDesma.

“Kita sudah berbadan hukum, dari Rp32 miliar dana amanah kini meningkat menjadi Rp48 miliar. Kini sisa Ponre dan Kecamatam Mare yang belum berbadan hukum,” tandasnya.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bone Drs. A. Gunadil Ukra, MM menjelaskan bahwa sebagaimana amanat UU Cipta Kerja dan PP 21 tahun 2021 PNPM Mandiri Pedesaan harus bertransformasi menjadi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bersama.

“Transformasi ini jangan disalah artikan. Namanya saja berubah, pengelolanya tetap sama. Cuma kedepan pemerintah dana yang dikelola harus dipantau oleh pemerintah, makanya kita diberikan batas waktu maksimal 2023 semua eks PNPM-MPd harus menjadi Badan Usaha Desa Milik Desa Bersama,” katanya.

Di dalam amanat UU pada Pasal 73 seluruh yang mengelola PNPM harus bertransformasi menjadi badan usaha milik desa bersama.

“Bone lebih awal mempersiapkan diri, untuk itu kedepan pengurusnya menyesuaikan struktur, dan pengurusnya tetap. Apalagi Bumdes diberikan peluang untuk mempunyai akta usaha supaya dapat dikembangkan. Bahkan dipermudah melalui aplikasi Kemendes,” katanya.

Tak lepas dari itu, Mantan Asisten II Pemkab Bone ini mengingatkan bahwa pengelolaan dana amanah pemberdayaan masyarakat oleh UPK PNPM harus dibenahi karena dari data yang ada banyak yang menunggak.

“Jadi tolong diperbaiki. Sebelum menjelma menjadi BUMDesma karena pasti akan diperiksa. Jangan sampai ada hal hal yang tidak diinginkan. Ini yang harus dibenahi secepatnya. Ini butuh perhatian, kalau perlu revitalisasi pengurus supaya betul betul dana ini terkelola dengan baik. Yang menunggak itu dipanggil apa kendalanya,” imbuhnya. (*)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top