Berita Utama

Mantan Wakil Ketua II STAIN Watampone Divonis Bebas

BONE, RADARBONE.ID–Mantan Wakil Ketua (WK) 2 STAIN Watampone (Sekarang IAIN Bone), Drs H Abu Bakar MPd divonis bebas. Sebelumnya, Abu Bakar ditetapkan tersangka atas dugaan korupsi pembangunan kampus II STAIN Watampone.
Sidang pembacaan putusan tindak pidana korupsi, digelar di Pengadilan Negeri Makassar Kelas 1 A Khusus, Senin 20 September 2021.

Putusan dibacakan oleh ketua majelis hakim, Dr H Ibrahim Palino SH MH.
Abu Bakar dinyatakan tidak terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Sebagaimana pasal yang didakwakan dan dituntutkan kepada terdakwa. Yakni dakwaan Premair : Pasal 2 jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001, Tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan dakwaan Subsidair : Pasal 3 jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001, Tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

“Menyatakan terdakwa (Dr H Abu Bakar MPd) tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan primair dan subsider,” demikian bunyi petikan putusan tersebut.
“Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat martabatnya,” pungkas ketua majelis hakim.

Sementara itu, Abu Bakar melalui kuasa hukumnya, Dr Alwi Jaya SH MH dan Ilham Hasanuddin SH MH mengaku bersyukur karena kliennya telah mendapat keadilan.

“Alhamdulillah, dari awal persidangan kami sangat yakin bahwa kebenaran pasti terungkap dan keadilan berpihak untuk klien kami,” kata Ilham melalui pesan whatapp kepada RADAR BONE.

Ilham mengaku, proses sidang yang kurang lebih berjalan 4 bulan, berjalan sangat alot. “Dalam proses persidangan terjadi perbedaan sudut pandang antara kami selaku tim penasihat hukum terdakwa dengan jaksa penuntut umum (JPU) dalam hal pembuktian tindak pidana dan perbuatan materil terdakwa,” ucapnya.

Begitupun dengan saksi – saksi yang diajukan oleh JPU kata Ilham, semua pada dasarnya memojokkan terdakwa selaku Penjabat Pembuat Komitmen dalam pembagunan gedung kuliah STAIN Watampone.

“Namun pada akhirnya semua unsur-unsur dalam pasal tindak pidana korupsi yang dituduhkan kepada klien kami tidaklah terbukti secara sah dan menyakinkan,” ucapnya.

Ilham juga mengaku, dari Awal proses penyelidikan dan penyidikan yang bergulir di Polda Sulawesi Selatan sejak tahun 2018 – 2019 dan sampai dengan proses penuntutan di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, pihaknya sangat yakin kliennya tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang dituduhkan tersebut.

“Justru yang kami menilai berdasarkan fakta-fakta persidangan, klien kami didiskriminalisasi dalam kasus ini. Hal ini jelas terungkap di persidangan bahwa tidak ada satupun perbuatan terdakwa yang disinyalir merujuk pada perbuatan korupsi, memperkaya diri sendiri dan/ atau orang lain dengan kekuasaan dan kedudukannya selaku PPK dan tegasnya tidak ada kerugian negara,” tegasnya.

Justru fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan lanjut Ilham, jika ada masalah dalam proses pelaksanaan proyek ini, justru yang harus bertanggung jawab atas pelaksanaan proyek ini secara keseluruhan adalah Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam hal ini Rektor STAIN.

Hal ini berdasarkan Ketentuan PMK No. 25 tahun 2010 Pasal 28. Sebagaimana diterangkan shli dalam persidangan.

“Maka seyognyanya jika terjadi masalah dalam progres pelaksanaan proyek ini, KPA juga harus diperiksa dan ditarik untuk mempertanggung jawabkan dari pelaksanaan proyek ini,” ucapnya.

Dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, mulai dari proses pelelangan proyek, proses kontrak, proses pembayaran termin dan evaluasi progres pekerjaan, semuanya tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab KPA.

“Yang mana kekuasaan tertinggi ada pada KPA selaku Perpanjangan tangan dari Pengguna Anggaran (PA) dalam hal ini Kementrian Agama Republik Indonesia dan terdakwa hanya Selaku PPK yakni pelaksana dalam bidang administrasi yang di SKkan oleh KPA bersama dengan tim teknisnya,” ucapnya.

Diketahui, Abu Bakar sebelumnya ditetapkan tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan kampus II IAIN Bone oleh Polda Sulsel.

Selain itu, Polda juga menetapkan Direktur Utama PT Indo Dhea Internusa, Gunawan sebagai tersangka atas kasus dugaan korupsi tersebut.

*

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top