Berita Utama

Penegak Hukum di Bone Tangani 11 Kasus Dugaan Korupsi Dana Desa, Berikut Daftarnya

BONE, RADARBONE.ID–Korupsi dana desa bak tumbuh subur di Bumi Arung Palakka. Saat ini, setidaknya ada 11 kepala desa di Kabupaten Bone yang diperiksa Aparat Penegak Hukum (APH). Bahkan beberapa diantaranya sudah ditetapkan tersangka dan ditahan.

Sejatinya dana desa yang digelontorkan secara besar-besaran oleh pemerintah, membawa kemajuan bagi desa. Namun sayangnya ada saja pihak-pihak yang menggerogoti dana desa untuk mengeruk keuntungan pribadi.

Parahnya, dugaan kasus korupsi dana desa ini melibatkan kepala desa (Kades) sebagai tokoh sentral. Berdasarkan data yang dihimpun RADAR BONE, setidaknya sudah 11 kasus dana desa yang sementara ditangani APH.

Data yang dihimpun RADAR BONE, kasus dana desa yang saat ini ditangai kepolisian, diantaranya Desa Matajang Kecamatan Dua Boccoe, Desa Bulu Tanah Kecamatan Kajuara, Desa Watang Ta dan Desa Pacubbe Kecamatan Cenrana, Desa Ulaweng Riaja, Kecamatan Amali dan Desa Samaenre Kecamatan Bengo.

Sementara untuk Kejaksaan Negeri Bone, Desa Itterung dan Pattiro Kecamatan Tellu Siatinge, Desa Tonronge dan Sengen Palie, Kecamatan Lappariaja serta Desa Tondong yang statusnya sidik dan telah dilakukan penetapan tersangka terhadap Kades dan Kaur Keuangan.

Kapolres Bone, AKBP Ardyansyah SIK saat rakor pilkades beberapa waktu lalu menyebutkan, ada 11 kasus dana desa tahun 2020 yang sementara ditangani aparat penegak hukum. Satu kasus diantaranya masuk tahap sidik.

“Jadi hati-hatiki para kepala desa. Saya tentu tidak akan pandang bulu. Ketika ada terbukti bermain, kita tentu akan proses secara tegas,” kata kapolres.

Kasi Intel Kejari Bone, Andi Alamsyah SH MH yang dikonfirmasi RADAR BONE mengakui, kasus dana desa yang ditangani memang terbilang cukup banyak.

“Memang ada beberapa kasus dana desa, dan kita sudah lakukan pemeriksaan. Kemudian telah diserahkan permintaan audit dari Inspektorat,” katanya.

Menurutnya, setelah ada rekomendasi dari inspektorat daerah maka pihaknya akan melanjutkan proses hukum terkait dengan kasus dana desa tersebut.

“Jadi kita masih tunggu hasil audit inspektorat,” ucapnya.

Sementara di Inspektorat sendiri, ada 65 desa yang menjadi sample pemeriksaan. Dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat, sebanyak delapan desa menjadi temuan. Mereka diminta mengembalikan kerugian negara atas pengelolaan dana desa tahun 2020.

Sesuai hasil pemeriksaan inspektorat, ada beberapa temuan kerugian negara termasuk administrasi pertanggungjawaban pengunaan dana desa yang tidak lengkap.

Wakil Bupati Bone, H Ambo Dalle usai pertemuan tertutup mengatakan, kades yang menjadi temuan inspektorat, diberi kesempatan untuk mengembalikan kerugian negara.

“Makanya kami panggil untuk mengembalikan kerugian negara, dan melengkapi administrasinya. Kami berikan kesempatan 60 hari ke depan. Kalau memang kita sudah berusaha dan memberi mereka kesempatan, namun tidak diindahkan, maka tentu akan kita teruskan ke APH (Aparat Penegak Hukum),” ucapnya.

Termasuk camat yang dipanggil kata Ambo Dalle, diminta untuk membina para kepala desa.

Kepala Inspektorat Kabupaten Bone, A Muh Yamin menambahkan, sesuai laporan hasil pemeriksaan dan temuan di lapangan, ada beberapa kegiatan, termasuk pembangunan fisik, dan bantuan kepada warga yang diduga bermasalah.

“Termasuk volume pembangunan fisik tidak cukup dan lain sebagainya. Olehnya itu mereka diberikan kesempatan untuk perbaiki. Kita juga akan melakukan pembinaan kepada kepala desa yang melakukan pelanggaran,” katanya.

Mantan Asisten I Pemkab Bone ini mengaku, tidak semua desa diperiksa. Hanya desa yang masuk dalam sample di masing-masing kecamatan.

“Dari awal kita melakukan monitoring. Kemudian ada lima indikator untuk kemudian menentukan desa mana yang akan diambil sampelnya. Indikator tersebut diantaranya ketepatan administrasi dan besarannya,” ucapnya.

Desa yang masuk perangkingan tertinggi dugaan pelanggarannya kata Yamin, itu yang kemudian menjadi sampel.

Hanya saja saat ditanya soal laporan hasil pemeriksaan, Yamin enggan membeberkan dengan alasan diberikan waktu kepada desa Terpisah, pengamat hukum, Ali Yushar meminta penegakan hukum dilakukan secara tuntas.

Ia menegaskan, penegakan hukum harus memberi efek jera kepada kepala desa yang terlibat korupsi. Sehingga kedepan, dana desa bisa dikelola dengan baik.

“Bukan sebaliknya dana desa dijadikan sebagai lahan korupsi. Di Kabupaten Bone ini sudah beberapa kasus korupsi dana desa terungkap. Bahkan, korupsi dana desa di daerah ini pernah memecahkan rekor, sebagai kasus korupsi dana terbesar di Indonesia. Ini patut menjadi warning,” ucapnya.

“Oleh karenanya pihak penegak hukum harus menuntaskan kasus-kasus yang sekarang masih ada. Sekaligus membersihkan oknum-oknum kades yang terlibat tindak pidana korupsi. Penegakan hukum yang tegas diperlukan agar dana desa tak dijadikan ladang korupsi,” tambahnya.

*

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top