RADARBONE.ID, WATAMPONE-Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bone melaksanakan kegiatan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Pencanangan ini ditandai dengan deklarasi dan penandatanganan komitmen oleh Kepala BPS Kabupaten Bone Ir. H. Yunus yang ditindaklanjuti dengan penandatanganan saksi oleh Bupati Bone Dr. HA. Fahsar Mahdin Padjalangi, M.Si, Kepala BPS Provinsi Sulsel Suntono, SE, MSi, Kepala Kejaksaan Negeri Bone, Kepala Dinas Kominfo Kab. Bone dan Kepala KPPN Watampone Rintok Juhirman bertempat di Aula Lantai II Kantor BPS Bone, Kamis, 23 September 2021.
Dalam kegiatan pencananganan tersebut juga dirangkaikan dengan penandatanganan perjanjian kerja sama KPPN Watampone dengan BPS Kabupaten Bone, Soppeng dan Wajo.
Kepala BPS Kabupaten Bone Ir. H. Yunus melaporkan bahwa pencanangan pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM sudah menjadi tuntutan organisasi.
“Bahkan untuk menuju ke sana tak sedikit perubahan yang telah dilakukan oleh BPS. Salah satunya adalah BPS merupakan pertama kalinya menerapkan Marketplace atau sistem pembelanjaan barang secara online. Bahkan dari berbagai kegiatan delegasi kami selalu keluar sebagai peserta terbaik, mulai dari Rangkin 1 pelatihan aplikasi Sakti, Zakarnas dan lain-lainnya,” katanya.
Kepala BPS Provinsi Sulsel Suntono, SE, MSi mengatakan saat ini tuntutan masyarakat dalam rangka mewujudkan pelayanan bebas dari KKN sangatlah tinggi.
Program Birokrasi Reformasi merupakan langkah awal dalam rangka mewujudkan pelayanan Wilayah Bebas Korupsi. Karena melalui pembangunan zona integritas peningkatan kapabilitas, akuntabilitas, dan pelayanan yang bersih dapat terwujud.
Sementara itu Bupati Bone Dr. HA. Fahsar Mahdin Padjalangi, M.Si mengatakan pencanangan zona integritas menuju WBK dan WBBM sudah menjadi tuntutan organisasi. “Untuk itu sebagai bupati kami sangat mendukung penuh langkah maju yang dilakukan oleh BPS. Apalagi di Bone sudah ada sejumlah instansi yang telah berhasil meraih predikat WBK diantaranya KPPN Watampone dan Lapas Watampone. Bahkan kedepan, kami dari pemerintah daerah juga akan mencanangkan hal tersebut di empat OPD kami,” tandasnya.
KPPN Watampone Rintok Juhirman juga sangat mendukung upaya yang telah dilakukan oleh BPS Bone dalam pencanangan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Bahkan beliau mendoakan memperoleh penghargaan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nantinya.
Selain itu ia juga berterima kasih kepada Kepala BPS Bone, Soppeng dan Wajo, atas ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama (PKS/MoU) antara BPS dan KPPN tentang Penyediaan Data Statistik Keuangan Pemerintah dan Indikator Makro, guna penyusunan Kajian Fiskal Regional (KFR) sebagai salah satu kontribusi kepada Pemerintah Daerah.
“Ini merupakan salah satu cara untuk dapat meningkatkan sinergi dalam pertukaran data maupun secara bersama-sama mewujudkan WBK Instansi Vertikal di Kabupaten Bone,” terangnya. (*)
