Berita Utama

Soal Pemekaran Bonsel, Kemendagri Beri Sinyal Moratorium Dicabut Pasca Pilkada Serentak

RADARBONE.CO.ID–Somasi Warga Bone Selatan (Bonsel) soal pemekaran, ditanggapi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Melalui Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Benny Irwan, ditegaskan bahwa usulan pemekaran calon Daerah Otonomi Baru (DOB) termasuk Bonsel, akan dievaluasi setelah pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak Desember mendatang.

“Tunggu setelah pilkada. Saat ini, moratorium belum bisa dicabut karena adanya pilkada serentak,” ungkap Benny kepada RADAR BONE, Minggu 23 Agustus kemarin.

Ia menegaskan, pemekaran saat ini belum memungkinkan karena akan mengganggu proses tahapan pelaksanaan pilkada.

“Meski Bone tidak ada agenda pilkada, tapi kebijakan ini berlaku untuk semua. Itu kenapa moratorium ini belum dicabut,” jelasnya.

Benny juga menekankan, tak hanya kabupaten kota, namun usulan pemekaran desa juga dipending karena adanya pilkada 9 Desember mendatang.

“Kenapa harus distop sementara?, ini untuk menjaga tertib administrasinya kita menghadapi pilkada di Desember mendatang,” jelasnya.

Karena lanjut Benny, jika pemekaran dipaksakan, akan berimplikasi pada carut marutnya daftar pemilih.

“Karena pencatatan-pencatatan daftar pemilih itu, tentu akan berpengaruh. Itu kan kalau ada daerah yang berganti, daerah yang mekar, tentu daftarnya akan bertukar semua. Katakanlah di Bone tidak yah?(Menggelar Pilkada), ketika kebijakan itu dibuka, moratorium dibuka, tentu daerah lain yang akan menggelar pilkada juga menuntut untuk diproses juga usulan pemekarannya,” tegasnya.

Olehnya itu, Ia meminta masyarakat Bonsel untuk bersabar. “Tunggu setelah pilkada, saya yakin itu akan dibuka. Akan dievaluasi setelah pilkada serentak,” pungkasnya.

Diketahui, tuntutan pemekaran Bone Selatan kembali mencuat. Spanduk menuntut Bonsel segera dimekarkan, bertebaran di sepanjang poros jalan, diantaranya di Kelurahan Palattae, Poros Kahu-Libureng dan di beberapa ruas jalan lainnya. ‘Kami Tantang Pemerintah Bone Untuk Pemekaran Bone Selatan’, begitu isi spanduk yang sengaja dipasang warga di Kelurahan Palattae. Ada juga spanduk yang bertuliskan ‘Selamat Datang di Kabupaten Bone Selatan, Bone Selatan Butuh Bupati’.

Masyarakat kecewa dengan sikap pemerintah pusat yang tak kunjung mencabut moratorium pemekaran.

“Sudah puluhan tahun masyarakat Bonsel digantung. Seingat saya, wacana pemekaran ini sudah bergulir sejak 2001 dan sampai sekarang tak ada kejelasan,” tegas tokoh masyarakat Bone Selatan, Supriadi kepada RADAR BONE, Selasa 18 Agustus kemarin.

“Wajar kemudian, masyarakat mensomasi pemerintah melalui spanduk tersebut. Karena sudah 20 tahun lebih mereka menunggu pemekaran, sampai sekarang tak ada kejelasan,” tambah mantan Ketua DPP Kepmi Kabupaten Bone periode 2005-2007 ini.

Supriadi menegaskan, pemerintah pusat harusnya mendengar aspirasi masyarakat. Ia juga mempertanyakan alasan kenapa moratorium ini tak kunjung dicabut.

“Harusnya pemerintah ini memikirkan kebutuhan masyarakat secara luas. Masyarakat Bonsel ingin merdeka dalam segi pelayanan. Bagaimana akses pemerintahan itu lebih dekat. Apalagi selama ini, pembangunan kawasan di wilayah Bonsel jauh tertinggal,” tegasnya.

Supriadi menceritakan, pemekaran Bonsel ini mulai digulirkan sejak 2001 oleh Andi Mappaware dan Nurcahaya Tandang. Kemudian perjuangan ini diteruskan oleh kelompok HA Suaedi dan kelompok Arham. “Tapi visi mereka sebenarnya sama, bagaimana Bonsel ini segera dimekarkan, agar pelayanan masyarakat di kawasan lebih efektif,” pungkasnya.

Tokoh masyarakat Bonsel yang juga legislator DPRD Bone, Herman ST juga menegaskan, spanduk yang marak terpasang, merupakan puncak kejenuhan masyarakat.

“Ini murni totalitas dari bawah. Tidak ada yang gerakkan. Ini puncak kejenuhan masyarakat dengan janji-janji pemekaran oleh pemerintah,” tegas politisi dari fraksi Partai Amanat Nasional ini.

Herman juga meminta Pemkab Bone untuk terus mendesak pemerintah pusat, segera mencabut moratorium pemekaran.

“Tidak ada alasan sebenarnya Bonsel ini tidak dimekarkan. Semua persyaratan sudah dipenuhi. Sisa restu dari pemerintah pusat sebenarnya,” pungkas Herman.

*

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top