Berita Terkini

Perusda Bone ‘Mati Suri’, Bupati Perintahkan Lelang Jabatan Direksi

Kantor Perusda Bone di Jalan Latenritatta tutup sejak Agustus 2017, gambar direkam Kamis 3 Juni kemarin. Terlihat halaman samping kantor perusda dijadikan warga sebagai tempat menambatkan ternak sapi mereka.

RADARBONE.ID_WATAMPONE–Bupati Bone, HA Fahsar M Padjalangi telah memerintahkan agar jabatan direksi Perusahaan Daerah (Perusda) Bone segera dilelang. Penegasan ini disampaikan bupati menyikapi tiga tahun Perusda tanpa direksi.

Perusahaan Daerah (Perusda) Bone mati suri. Sudah tiga tahun badan usaha milik daerah ini tanpa direksi. Bahkan kantor perusda tutup sejak Agustus 2017.

Bupati Bone telah memerintahkan agar segera dibuka lelang untuk menjaring direksi dan dewan pengawas yang bisa membesarkan perusda.

“Kita sudah minta segera dilelang dan memang tahapannya panjang,” kata bupati.
Ketua Komisi II DPRD Bone, A Muh Idris Alang juga memintah agar jabatan direksi dan dewan pengawas perusda segera dilelang. Bahkan kalau bisa rampung tahun ini.

“Perusda ini harus dipimpin oleh figur yang memiliki jiwa bisnis dan punya komitmen kuat untuk membesarkan perusda. Maka dari itu tugas pemerintah kabupaten saya kira untuk menjaring direksi yang memiliki kualitas, punya inovasi serta komitmen kuat membesarkan perusda,” ujar Idris Alang.

Ia juga menegaskan, banyak potensi yang bisa dimaksimalkan perusda. “Termasuk pupuk, bisa perusda masuk disitu menjadi distributor atau pengecer. Serta potensi usaha lainnya seperti pemasok bahan bangunan untuk proyek konstruksi dan lainnya,” pungkasnya.

Sementara itu, akademisi, Muh Arif Ridha menegaskan, jejak rekam perlu mendapat perhatian mengingat perusda adalah sebuah unit usaha yang dibiayai APBD, sehingga diperlukan manajemen yang baik dari segala lini, mulai dari manejemen operasional, keuangan, teknik dan penguasaan terhadap marketing.

“Sehingga nantinya perusda tidak lagi hanya menjadi penyedot anggaran melainkan menjadi penyuplai pendapatan,” tuturnya.

Ia mengatakan, jabatan direksi perusda harus diisi oleh figur yang punya kompetensi di bidang bisnis. “Termasuk track record harus jadi utama. Artinya, calon nantinya tidak memiliki pengalaman buruk atau pernah gagal dalam usaha. Logikanya, bagaimana dia bisa membesarkan usaha perusda sementara di satu sisi usaha yang pernah dijalankan tidak berhasil,” pungkasnya.

Ia menegaskan, jabatan direksi perusda bukan tempat orang mencari kedudukan atau uang, melainkan dibutuhkan figur yang mampu memperlihatkan kinerja tinggi untuk membawa perusda sebagai perusahaan yang mampu berkontribusi bagi daerah. Bukan sebaliknya yang selalu membebani APBD.

Pengalaman menunjukkan, beberapa direksi perusda, mulai dari kalangan pensiunan, PNS aktif, hingga pebisnis, terbukti tak mampu membawa perusda ke arah lebih baik.

“Makanya penting memang menjaring direksi perusda melalui lelang,” pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, perusda pailit setelah sejumlah unit usaha yang dikelola macet. Salah satu usaha yang dikelola perusda sebelum gulung tikar adalah usaha distribusi bahan bakar minyak (BBM) non subsidi.

Belakangan operasional perusda terhenti sejak Mantan Direktur Utama Perusda, Rivai Saguni berurusan dengan penegak hukum. Rivai terseret ke ranah hukum setelah dana penyertaan modal (DPM) yang dikucurkan Pemkab Bone melalui APBD 2015 sebesar Rp500 juta bermasalah. DPM yang digunakan untuk membiayai usaha distribusi solar non subsidi yang dilaksanakan perusda bekerjasama PT
Khatulistiwa Raya Energi mandek. Tak hanya itu, di internal perusda pun mulai ribut soal pemasukan dari proyek kerjasama itu. Keributan ini berujung pun pada proses hukum yang mengharuskan Rivai mengembalikan uang negara yang diduga disalahgunakan.

Rivai resmi mengundurkan diri sejak 3 Mei 2017. Sejak itu tampuk kepemimpinan di perusda lowong.
Berdasarkan laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2013, tercatat sedikitnya lima unit usaha yang pernah dikelola perusda.

Jenis usaha yang pernah dijalankan perusda, mulai dari usaha perikanan pada tahun 2005. Untuk mendukung usaha perikanan tersebut, perusda membeli sebuah kapal mesin nelayan seharga Rp175 juta. Usaha perikanan ini dikelola unit usaha bernama ‘Perusda Bina Bahari’.

Namun hingga kini kapal dimaksud tak jelas kontribusinya, termasuk keberadaannya. Tak berhasil dengan usaha perikanan, perusda pun terjun ke dunia usaha perdagangan umum. Pada usaha ini, perusda menjadi penyuplai material bangunan dan bahan kebutuhan pokok. Namun lagi-lagi usaha ini gulung tikar dengan dalih sulit bersaing dengan pengusaha yang telah mapan. Setelah dua usaha tersebut gagal, perusda pun melirik usaha penjualan ATK, fotocopy dan percetakan. Namun usaha ini pun bernasib sama.

Kabag Ekonomi Setdakab Bone, Dra Hj Andi Yuliati MH yang dikonfirmasi RADAR BONE mengatakan, pihaknya sudah merencanakan untuk membuka seleksi direksi perusda.

“Sisa menunggu waktu yang tepat. Insya Allah tahun ini kita upayakan rampung untuk seleksi direksi dan dewan pengawas Perusda,” katanya.

Ia mengatakan, untuk seleksi direksi perusda, butuh proses yang panjang. “Termasuk harus sesuai petunjuk Permendagri Nomor 37. Kita juga menunggu petunjuk dan arahan pimpinan untuk kemudian membuka seleksi direksi perusda,” pungkasnya.

*

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top