Berita Utama

Beban APBD Membengkak, Komisi IV Desak Validasi Data PBI BPJS Tuntas di Februari

RADARBONE.ID–Komisi IV meminta validasi data Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan rampung Februari ini. Jika tidak, beban APBD untuk pembayaran iuran PBI BPJS
akan semakin membengkak.

Diketahui, anggaran yang dialokasian pemda untuk pembayaran iuran PBI BPJS. Tahun 2020,anggaran yang dikuras mencapai Rp104 miliar lebih. Awalnya, pemerintah mengalokasikan di APBD pokok sebesar Rp83.010.000.000, namun karena anggaran tersebut belum cukup, sehingga pada saat APBD perubahan pemerintah kembali mengalokasikan anggaran sebesar Rp21 miliar. Sehingga total anggaran untuk pembayaran iuran peserta PBI JKN-KIS sebesar Rp104 miliar.

Sekretaris Komisi IV DPRD Bone, A Akhiruddin meminta validasi data peserta PBI tuntas di Februari. Itu salah satu solusi kata politisi PDIP ini, untuk mengurangi beban APBD yang semakin membengkak. Ia mengatakan, MoU kabupaten dengan provinsi, total peserta PBI BPJS Kesehatan sebesar 235 ribu jiwa.

Sedangkan yang dibayarkan selama ini sebesar 245 ribu jiwa. “Jadi ada selisih sekitar 10 ribu jiwa. Jika dirupiahkan, tentu miliaran anggaran yang dikuras hanya untuk membayar selisih tersebut,” katanya.

Saat ini, Dinsos Bone mulai melakukan verifikasi dan validasi (Verivali) data peserta PBI BPJS Kesehatan.

Data awal Dinsos kata Sekretaris Fraksi Bintang Demokrasi Perjuangan (BDP) ini,
peserta PBI BPJS Kesehatan tersisa 160 ribu  lebih jiwa. Data itu juga diragukan legislator baik Komisi IV maupun Komisi I saat rapat kerja kemarin.

“Terus terang, data itupun (160 ribu jiwa) masih saya ragukan akurasinya. Karena belum disingkronkan dengan dan data disdukcapil. Dan masih ada 100 desa yang belum dilakukan
verivali,” katanya.

“Termasuk pindah domisili, kalau dia pindah domisilinya antar desa, kan tetap wajib dibayarkakan BPJSnya. Termasuk pindah domisili keluar daerah, selama dia ber KTP Bone, pemerintah daerah tetap wajib membayar iuruan BPJS warga tersebut,” tegasnya.

Legistator yang akrab disapa Baso Ari ini, juga meminta dinsos untuk menyampaikan pada petugas enumerator dinsos untuk tidak menyamakan indikator pendataan dalam melakukan verivali data DTKS dengan Verivali PBI. “Karena tentu itu jauh berbeda,” tutupnya.

*

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top